 |
| Aron saat mendampingi Kunker Komisi V DPR RI. (Foto:ist). |
Sekadau Kalbar, kalbaraktual.com - Bupati Sekadau, Aron, Mendamping Ketua Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja pada Masa Reses I TA 2026-2027 di Prov. Kalimantan Barat, Bertempat di Aula Gedung PKK Kabupaten Sekadau. Selasa, (20/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sekadau, Aron mengungkapkan, apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Ketua Komisi V DPR RI telah bersedia untuk mengunjungi Kabupaten Sekadau dan mengucapkan terimakasih atas pengawalan alokasi anggaran pusat yang telah masuk ke Kabupaten Sekadau, khususnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
"Dalam hal ini, Kehadiran Bapak Lasarus beserta seluruh jajaran Balai di Kabupaten Sekadau merupakan kebanggaan dan kehormatan besar bagi kami, mengingat Pemerintah Sekadau sedang dalam tahap efisiensi anggaran dalam dua tahun terakhir, dukungan serta pengawalan dari pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI sangat kami harapkan untuk menopang percepatan infrastruktur Daerah dan banyak yang telah disampaikan kepada Pak Lazarus dan tentunya ini juga menjadi harapan bagi kita di Kabupaten Sekadau supaya aspirasi kita ini bisa di akomodir dan terlaksana," ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah kesiapan Kabupaten Sekadau sebagai penerima alokasi program nasional Sekolah Rakyat, Pemerintah Sekadau telah menyiapkan lahan seluas 29 hektar di kompleks Pemda, di mana sekitar 10,4 hektar difokuskan untuk pematangan lahan sekolah tersebut.
"Dan saat ini pematangan lahan tersebut sedang di proses, Sekolah Rakyat ini diproyeksikan menampung hingga 500 siswa pada tahap awal yang direncanakan dan mulai menerima siswa baru pada Juni tahun depan, tentunya kami akan menyusun kebijakan agar setiap Desa di Sekadau ini memiliki kuota untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya ke Sekolah tersebut, " katanya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga mengatakan, seluruh program usulan daerah baik Inpres Jalan Daerah maupun Inpres Irigasi harus mematuhi mekanisme tata kelola administrasi negara dan melengkapi kriteria kesiapan (Readiness Criteria), Lasarus mengingatkan agar Pemerintah Sekadau dapat berdisiplin mengunggah seluruh dokumen perencanaan ke aplikasi resmi pemerintah seperti SiTIA (Sistem Informasi Pemrograman Jalan Daerah) dan SiPURI (untuk Inpres Irigasi).
"Tugas DPR itu adalah memperjuangkan skala prioritas dan kebutuhan rakyat di Daerah, namun ruang DPR dan pemerintah itu berbeda, Soal readiness criteria dan teknis adalah sepenuhnya domain Pemerintah, Jika dokumennya sudah lengkap dan diunggah di SiTIA atau SiPURI, serahkan datanya kepada kami untuk kita kawal bersama dalam penetapan skala prioritasnya," tegas Lasarus.
Terkait Sekolah Rakyat, Lasarus juga mengapresiasi kecepatan Pememrintah Sekadau dalam menyediakan lahan dan mengungkapkan bahwa Sekadau berhasil masuk dalam alokasi tambahan bersama Kabupaten Sanggau karena kesiapan lahan yang cepat dibanding daerah lain.
"Dalam hal ini saya menekankan agar keberadaan Sekolah Rakyat di Sekadau ini kellak akan menampung ribuan orang baik siswa, guru, pengasuh, hingga tenaga pendukung yang membutuhkan logistik harian dalam jumlah besar dan saya juga meminta Pemerintah Sekadau bisa bersiap menangkap peluang rantai pasok ekonomi (supply chain) lokal sejak dini.
"Jangan sampai sekolahnya berdiri di Sekadau, tetapi pasokan telur, ayam, sayur, dan berasnya justru didatangkan dari luar Sekadau dan Pemerintah Daerah bersama Koperasi, TNI/Polri, dan petani lokal juga harus menyiapkan rantai pasok pangan ini dari sekarang karena ini merupakan peluang emas agar proyek pusat memberi dampak ekonomi berlipat bagi masyarakat Sekadau," pungkasnya. (Tim).
