Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan.
Sekadau, Wartacyber.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan, menegaskan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang mengultimatum pabrik kelapa sawit (PKS) agar tidak membeli tandan buah segar (TBS) sawit petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Yodi, pernyataan Wamentan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani sawit yang selama ini kerap dirugikan akibat rendahnya harga pembelian TBS oleh sejumlah PKS.
"Kami sangat mendukung langkah tegas Wamentan Sudaryono. PKS harus membeli TBS petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan sampai petani menjadi korban karena harga dibeli jauh di bawah ketetapan," ujar Yodi, Sabtu (30/5/2026).
Legislator Partai Gerindra ini menilai tidak ada alasan bagi PKS untuk menekan harga sawit petani apabila kondisi industri sawit berjalan normal.
Ia menegaskan bahwa perusahaan harus mematuhi aturan dan menghormati hasil penetapan harga yang telah disepakati melalui tim penetapan harga sawit. Dengan demikian, petani dapat memperoleh haknya secara adil dan kesejahteraan mereka dapat terjaga.
"Kalau pemerintah sudah menetapkan harga, maka itu harus menjadi acuan. Jangan sampai ada perusahaan yang membeli dengan harga semaunya sendiri sehingga merugikan petani," tegasnya.
Yodi juga meminta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembelian TBS di lapangan. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar tidak ada perusahaan yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan petani.
"Kami berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan pengawasan secara serius. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa industri sawit tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada alasan bagi pabrik untuk membeli sawit petani dengan harga murah. Bahkan, ia mengultimatum bahwa izin perusahaan dapat dicabut apabila terbukti membeli TBS petani jauh di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. (Nv).
