rapat koordinasi penguatan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
Sekadau, Kalbaraktual.com – Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, Sapto Utomo menghadiri rapat koordinasi penguatan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Aula Serbaguna, Lantai 2, Kantor Bupati Sekadau, Rabu (21/11/2024).
Dalam sambutannya, Sapto Utomo menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan yang efektif tidak hanya menjadi sarana penyelesaian masalah bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung pada tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pengelolaan yang optimal dapat memperkuat fungsi pelayanan publik di Kabupaten Sekadau.
“SP4N LAPOR adalah sistem layanan aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang pelaksanaannya dikelola bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI,” jelas Sapto.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan melalui komunikasi publik yang baik. Salah satu caranya adalah dengan memperluas sosialisasi SP4N LAPOR melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan layanan ini.
Rapat koordinasi ini, menurut Sapto, bertujuan mendorong instansi pemerintah memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih baik. Selain itu, rapat ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas bagi para admin yang bertugas sebagai pejabat penghubung di masing-masing instansi, agar target rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kabupaten Sekadau untuk periode 2021–2024 dapat tercapai.
“Harapan saya, melalui rapat ini kita dapat memberikan manfaat lebih besar bagi peserta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sekadau. Semua ini didasarkan pada prinsip partisipatif, akuntabilitas, keterbukaan, dan persamaan perlakuan,” pungkas Sapto.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digalakkan di Indonesia. (tim).
